Sejumlah tokoh penting hadir dalam acara ini, di antaranya Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Imam Budiono, S.E., perwakilan dari Dispermades Sunarto, Kapolsek Tersono AKP Agus Soepriyanto, S.H.,Serma Afriyanto dari Koramil dan Sekcam Mulyono. Sebelum acara dimulai, aparat hukum dari Polsek dan Koramil Tersono sempat memberikan imbauan agar Musdes berjalan kondusif.
“Kami berharap acara ini dapat berjalan dengan baik, masing-masing bisa menjaga kenyamanan dan keamanan dalam ruang rapat ini, tetap jaga kondusivitas dan tidak ada intervensi serta provokasi dari pihak mana pun,” ujar perwakilan Polsek dan Koramil.
Namun, harapan itu sirna. Warga yang diwakili oleh Ketua BPD Desa Pujut, Fahrozi, mempertanyakan ketiadaan transparansi laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari tahun 2019 hingga 2024. Warga mengaku kecewa lantaran selama ini mereka hanya dilibatkan pada tahap perencanaan APBDes, namun tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah perubahan anggaran. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemdes Pujut memudar.
“Kami selalu meminta kepada Pemdes hampir setiap tahun untuk gelar LPJ, dari tahun 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 tapi tidak pernah terlaksana,” jelas Fahrozi. “Kami mengakui selalu dilibatkan dalam perencanaan APBDes awal, akan tetapi perubahannya tidak pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu atau dilibatkan dalam membuat berita acara perubahan, sehingga masyarakat pada kecewa dan kurang percaya dengan Pemerintah Desa Pujut.”
Kekecewaan warga memuncak karena LPJ yang disampaikan oleh Kades Fahrurozi tidak dapat dijelaskan secara terbuka dan rinci. Gejolak pun tak terhindarkan, warga menuntut Kades mundur sesuai dengan surat pernyataan bersama antara BPD dan tokoh masyarakat yang ditandatangani pada 30 Juli 2025.
Menanggapi situasi ini, Irbansus Inspektorat Imam Budiono menyarankan agar Musdes ditunda jika laporan belum lengkap. Ia menegaskan, semua yang berkaitan dengan anggaran harus diselesaikan LPJ-nya terlebih dahulu sebelum pencairan dana.
“Kami berada di sini dalam kapasitas membantu pelaksanaan Musdes ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada hal yang disembunyikan,” kata Imam. “Apabila tidak dapat diterima, silakan BPD membuat surat keberatan kepada Pak Camat yang selanjutnya ke Bupati berkaitan laporan pertanggungjawaban Pemdes Pujut dengan alokasi dana desa tahun 2024.”
Di sisi lain, Kades Fahrurozi secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban. Ia berjanji akan segera mengumpulkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melengkapi data yang dibutuhkan warga.
“Saya akan kumpulkan TPK untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban yang sudah dilaksanakan,” tutur Fahrurozi. “Saya siap mempertanggungjawabkan dengan jelas ke warga masyarakat.”
Namun, pernyataan Kades tak mampu meredam kekecewaan warga. Musdes yang berakhir tanpa kejelasan itu memicu desakan agar Kades mundur dari jabatannya, sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya
