Batang, Pejuang24.com – Proyek pembangunan gedung baru di SMP Takhassus Rafirna, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, senilai Rp846 juta menuai sorotan. Proyek yang dibiayai APBN 2025 ini diduga sarat pelanggaran, mulai dari pengerjaan oleh pihak ketiga hingga abainya keselamatan kerja (K3).
Dana ratusan juta rupiah tersebut mengucur lewat Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Direktorat Jenderal PAUD Dasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun, tim media mendapati sejumlah kejanggalan di lapangan.
Paling mencolok, tidak ada papan informasi anggaran proyek yang terpasang. Padahal, papan ini merupakan wujud transparansi wajib yang seharusnya terpampang jelas sejak awal pengerjaan.
“Papan transparansi dan kelengkapan K3 sudah ada dan disiapkan, namun belum dipasang,” ujar seorang berinisial KMD yang disebut-sebut sebagai pihak ketiga, saat dihubungi.
Selain itu, skema pengerjaan juga dipertanyakan. Program revitalisasi ini sejatinya menekankan mekanisme swakelola, di mana pelaksanaannya dilakukan secara mandiri oleh pihak sekolah dan masyarakat. Tujuannya agar ada rasa kepemilikan dan menggerakkan ekonomi lokal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda.
Beberapa pekerja mengaku proyek ini dikomandoi oleh seseorang berinisial KMD yang berstatus “pemborong” atau pihak ketiga. Mereka bahkan didatangkan dari luar daerah, bertentangan dengan semangat pemberdayaan masyarakat lokal.
Pelanggaran lain yang tak kalah serius adalah abainya keselamatan pekerja. Sejumlah buruh bangunan terlihat beraktivitas tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Padahal, penggunaan APD wajib sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (K3). Ada pula dugaan penggunaan material alam tanpa izin yang menambah daftar panjang pelanggaran.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala SMP Takhassus Rafirna selaku penanggung jawab kegiatan belum bisa dimintai keterangan. Dugaan-dugaan ini memunculkan pertanyaan besar tentang akuntabilitas dan pengawasan proyek vital bagi dunia pendidikan ini.
